FORMULASI DEMOKRASI INDONESIA: BERKIBLAT PADA PEMIKIRAN YOHANES PAULUS II*

 

Pendahuluan

“Demokrasi adalah sarana bagi tujuan paling mendasar dalam hidup manusia: hidup di hadapan Allah. Demokrasi memberikan ruang kebebasan untuk mencapainya (Yohanes Paulus II).”[1]

Term demokrasi seringkali menjadi sebuah tema yang cukup elokuen untuk didiskursuskan. Hal itu tidak terlepas dari konteks dan atmosfer politik negara-negara yang sukses menuai kemerdekaan dari penjajahan bangsa-bangsa asing maupun pasca runtuhnya rezim otoriter di negara-negara tersebut. Sebagian besar negara di dunia menerapkan paham demokrasi dalam sistem pemerintahannya tidak terkecuali bangsa Indonesia. Adapun paham demokrasi bangsa Indonesia telah dirancang sedemikian rupa oleh founding fathers. Rajutan gagasan demokrasi itu akhirnya terintegrasi secara utuh dalam kepemerintahan negara Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, tema demokrasi seringkali mencuat ke permukaan publik sebagai suatu persoalan yang tidak kunjung berakhir. Hal tersebut terjadi karena format demokrasi bangsa ini belum menemukan kesejatian sekaligus karakter yang tepat. Fakta seringkali menyuguhkan realitas pembelotan terhadap  hakikat demokrasi terutama dalam perjalanan bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaannya. Distorsi kekuasaan menyeret wadas demokrasi. Jaringan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), mark up suara, penyogokan, distribusi peran politik yang tidak adil dan sederet penyimpangan lainnya dapat menjadi gambaran nyata malpraktik kekuasaan di negeri ini. Padahal tindakan-tindakan tersebut telah menciderai wajah demokrasi yang sesungguhnya. Akibatnya demokrasi yang diidealkan tidak pernah bertumbuh dan menjiwai derap langkah bangsa ini.

Menengok realitas tersebut, penulis mencoba menghadirkan pemikiran mendiang Yohanes Paulus II dalam mereformasi demokrasi bangsa Indonesia. Adapun corak pemikirannya tidak terlepas dari sejarah kekuasaan bangsa otoriter di dunia. Berawal dari hal tersebut, Paus Yohanes Paulus II berupaya mengkritisi sistem-sistem pemerintahan yang tidak demokratis. Di tengah situasi tersebut Paus Yohanes Paulus II dengan gigih memperjuangkan sistem pemerintahan demokratis melalui buah-buah pemikirannya. Ia berkomitmen untuk mengatasi kecemasan akan hancurnya tata pemerintahan yang baik bagi bangsa-bangsa di dunia. Intesi murni inilah yang mengharuskan dirinya menelurkan gagasan demokrasi ideal untuk diimplementasikan oleh negara-negara yang masih dan sangat otoriter.

Apa Itu Demokrasi?

Jika ditinjau secara etimologis istilah demokrasi diturunkan dari kata bahasa Yunani yaitu “demos” yang berati rakyat dan “kratein” yang berarti kekuasaan.[2] Pengertian ini menandaskan bahwa rakyat memiliki otoritas penuh dalam menentukan arah kebijakan dan kekuasaan sebuah negara. Lebih lanjut format kekuasaan pemerintah dalam sebuah negara didesain sendiri oleh rakyat. Rakyat mempunyai peran sentral untuk mentahtakan setiap pemimpin dalam sebuah negara. Selain itu rakyat memiliki kesempatan yang ekual untuk berpartisipasi aktif terhadap negaranya. Dalam konteks ini keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik (perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi) merupakan sebuah keniscayaan. Atau dengan kata lain partisipasi rakyat dalam sebuah penentuan dan kebijakan negara merupakan sebuah proses demokratis yang paling mendasar.[3]

Berkaitan dengan hal ini sebuah pertanyaan patut diajukan: mengapa partisipasi rakyat sangat penting dalam sebuah negara? Pertanyaan ini sesungguhnya dapat dijawab secara langsung bahwa partisipasi rakyat merupakan roh utama dalam sebuah negara. Dikatakan sebagai roh utama karena keterlibatan rakyat merupakan aspek substansial pembentukan sebuah negara dalam menuai kebaikan bersama (bonum commune). Perwujudannya terdapat dalam kualitas dan kuantitas keaktifan warga terhadap negaranya. Karakter khas itulah yang menjadi warna utama wajah demokrasi suatu bangsa. Boni Hargens-meminjam Larry Diamond dalam The Spirit of Democracy (2008)– menjelaskan bahwa demokrasi lahir dan hidup dalam masyarakat. Ia merupakan bagian inheren dari setiap Gesellschaft.[4] Kehidupan suatu masyarakat tidak pernah terpisah dan dipisahkan dari demokrasi. Dalam hal ini komunitas masyarakatlah yang membentuk dan menumbuhkan demokrasi itu sendiri.

Max Regus membagi persoalan substansial berhubungan demokrasi.[5] Pertama, demokrasi sebagai optio fundamentalis untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran sebuah komunitas politik (negara). Melalui demokrasi intensi murni untuk menggapai kesejahteraan dan kemakmuran warga negara dapat terealisasi dengan baik. Jika tidak berlebihan dapat diafirmasi bahwa demokrasi merupakan wadah yang paling tepat untuk mewujudkan sebuah negara yang makmur (welfare state). Kedua, demokrasi sebagai mekanisme politik untuk membangun legitimasi politik atau kekuasaan. Sebuah kekuasaan yang legitim dapat dibentuk melalui proses demokrasi yang fair. Akan tetapi prasyarat penting yang perlu diperhatikan bahwa implementasi demokrasi haruslah sesuai dengan hakikat utamanya. Kekuasaan yang ada dibangun melalui ruang demokrasi substantif di mana rakyat berperan aktif untuk menentukannya. Dalam hal ini legitimasi politik atau kekuasaan sungguh-sungguh mencerminkan kesucian demokrasi itu sendiri. Ketiga, demokrasi sebagai basis etik perilaku politik yang melakukan pemujaan total pada masa depan kemanusiaan dan semangat egaliter antarwarga politik. Berkaitan dengan hal ini spiritualitas murni demokrasi berusaha menciptakan atmosfer yang bebas dan bertanggung jawab terhadap eksistensi warga negara. Demokrasi yang demikian menghadirkan dirinya sebagai wahana yang mengayomi setiap warga politiknya. Demokrasi transparantif inilah yang membentuk masyarakat toleran dan mampu menerima yang lain dalam suatu negara.

Yohanes Paulus II dan Karya-Karyanya

Yohanes Paulus II adalah paus ke 264 dalam sejarah Gereja Katolik. Ia lahir di Wadowice, Polandia pada 18 Mei 1920 dengan nama Karol Josef Wojtyla dari pasangan Karol Wojtyla dan Emilia Kaczorowska.[6] Semasa kecilnya Karol Wojtyla menghadapi berbagai tantangan hidup. Ibunya meninggal pada saat ia berumur 9 tahun dan disusul oleh kakak tercintanya. Peristiwa kehilangan itu tentu saja memilukan hati Karol. Di tengah situasi tersebut satu-satunya harapan terakhir bagi Karol adalah sosok ayah untuk mencurahkan segala perasaan hidupnya. Di saat itulah ia sungguh merasakan dekapan kasih dan kelembutan perhatian dari sang ayah yang sungguh istimewa.

Pada tahun 1938 ia masuk Perguruan Tinggi Jagellonica di Krakow sembari mengikuti sekolah drama. Akan tetapi sekolah itu terpaksa ditutup karena pendudukan oleh NAZI. Peristiwa itu kemudian mengharuskan Karol untuk bekerja sebagai buruh kasar pertambangan dan pabrik kimia. Ketika ia sementara bekerja sebagai buruh, Tuhan justru berbisik dan memanggilnya. Ia akhirnya memutuskan untuk mengikuti pendidikan calon imam di sebuah seminari tinggi yang diselenggarakan secara diam-diam. Setelah ditahbiskan menjadi imam, ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Angelicum, Roma. Ia terpilih sebagai uskup pembantu Krakow pada 4 Juli 1958.  Beberapa tahun kemudian Paus Paulus VI mengangkatnya menjadi kardinal tepatnya pada 26 Juni 1967. Demikianlah pada 16 Oktober 1978, Kardinal Karol Wojtyla terpilih untuk meneruskan tahkta kepausan.[7]

Paus Yohanes Paulus II selama masa kepemimpinannya banyak mengadakan kunjungan ke berbagai negara di dunia. Hal itu dilakukannya untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan negara-negara tersebut. Di saat itulah ia sesungguhnya sedang menyuarakan perdamaian, keadilan, demokrasi, dan penghargaan martabat manusia bagi dunia. Tidak hanya itu, Paus Yohanes Paulus II juga telah banyak menghasilkan gagasan-gagasan brilian yang tertuang dalam ensiklik-ensiklik maupun surat apostoliknya. Secara umum gagasan-gagasan dalam ensiklik maupun surat apostoliknya lebih banyak menyoroti persoalan-persoalan ketidakadilan, peperangan, pelecehan martabat manusia, dan struktur negara-negara yang masih otoriter.

Terhadap persoalan demokrasi dia berpendapat bahwa demokrasi bukan terutama perkara norma dan prosedur melainkan lebih daripada itu yaitu penghargaan akan hak-hak asasi manusia. Beliau menegaskan bahwa Gereja sesungguhnya menghargai bentuk demokrasi karena menjamin partisipasi citizen untuk terlibat dalam proses kebijakan politik.[8] Untuk itulah penulis mencoba berupaya membedah lilitan persoalan demokrasi Indonesia dengan bantuan terang pemikiran Paus Yohannes Paulus II. Berbagai realitas yang mencemaskan menyangkut demokrasi secara khusus di Indonesia sekiranya dapat dirajut kembali berkat rekomendasi gagasan dari Paus Yohanes Paulus II.

Demo-crazy Sebagai Realitas

Atmosfer demokrasi Indonesia sedang mengalami kechaosan. Perziarahan demokrasi yang diidealkan terlempar jauh dalam jurang kebobrokan. Berbagai distorsi dan pemburaman acapkali menggurita. Padahal demokrasi itu sudah menjadi tekad perjuangan para bapak bangsa saat meletakkan dasar ketatanegaraannya. “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar” merupakan rumusan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengekspresikan tekad tersebut.[9] Realitas tersebut tentu saja membuat warga Indonesia merasa jenuh dan abstain terhadap diskursus demokrasi. Presensi demokrasi sebagaimana yang diidealkan justru didesertir oleh kepentingan-kepentingan tersembunyi. Pantaslah jika dalam demokrasi tersebut sangat bermuatan tindakan-tindakan oportunis dan pragmatis yang seolah-olah menjadi penumpang gelap dalam praksisnya.

Demokrasi tidak lagi dipandang sebagai “demokrasi” melainkan berubah menjadi demo-crazy. Tentu sangat beralasan jika plesetan itu semakin menyeruak dan populer dibicarakan dalam ruang publik. Demokrasi secara khusus di Indonesia tidak lagi sebagai ranah mengaktualisasikan kebebasan dan partisipasi warga terhadap negara melainkan lebih menampakkan “kegilaan”. Praksis demokrasi di Indonesia akhirnya dijadikan ladang pembantaian dan pemasungan kebebasan partisipasi warganya. Hemat penulis indikasi yang menunjukkan realitas demo-crazy tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, kebebasan yang terjepit. Kebebasan merupakan salah satu hak dasar warga (civic rights). Sejalan dengan itu, negara wajib melindungi dan menjamin ruang kebebasan setiap warganya. Dalam hal ini parameter demokrasi dapat ditilik dari aspek kebebasan yang diciptakan oleh negara terhadap warganya. Akan tetapi ruang kebebasan yang diciptakan oleh negara Indonesia justru mengalami penggerusan mahadahsyat. Apa yang diekspektasikan terhadap penghayatan demokrasi ternyata mengalami penjungkirbalikkan hebat. Masih segar dalam memori kolektif  ketika elite-elite politik nasional mengadakan aksi teatrikal terhadap fitrah demokrasi. Masdar Hilmy-meminjam Christoper Lasch (1996)- menyebutnya sebagai betrayal of democracy tatkala para wakil rakyat meratifikasi UU Pilkada oleh DPRD.[10] Hal tersebut menjadi sebuah fenomena ironis bagaimana pembungkaman kebebasan warga negara untuk memilih para pemimpinnya. Dalam tataran ini kebebasan  yang semestinya dijunjung tinggi oleh negara berakhir buntu karena dipersempit oleh elite-elite politik yang tidak memahami inti demokrasi.

Lantas demokrasi bangsa ini berada pada titik nadir untuk tidak dikatakan akan mati dengan cara mengenaskan. Kebebasan sebagai jiwa demokrasi harus terpental oleh kebijakan sesat para pemegang tampuk kekuasaan. Rakyat pun menaruh nada skeptis terhadap pembumian demokrasi sebagai bentuk pemerintahan terbaik yang pernah ada dalam sejarah negara-negara. Proses demokrasi selama ini berujung tanya. Bahkan kita mempertanyakan keberadaan kita sebagai warga negara Indonesia yang berdaulat karena kebebasan demokrasi telah digembos.[11]

Kedua, peluang tirani dalam demo-crazy. Demokrasi bangsa Indonesia sedang menghadapi tantangan besar. Hal itu terungkap secara gamblang ketika demokrasi bangsa ini menjadi arena pertarungan kekuasaan-kekusaan kaum elitis. Sejumlah kepentingan berseliweran mengobrak-abrik kesakralan demokrasi. Tidak hanya itu, perilaku-perilaku anomali terhadap jalannya kekuasaan semakin menambah luka nanar pada tubuh demokrasi bangsa Indonesia. Kesanggupan demokrasi untuk terus berkiprah mengalami penyeretan oleh para bandit yang bersembunyi di baliknya. Fenomena ironis tersebut semakin merujuk pada sebuah realitas kamuflase politik yang menciderai demokrasi. Akibatnya  menimbulkan suatu kenyataan kegelisahan publik yang menyayat hati akan tatanan demokrasi yang ideal.

Kisah ziarah demokrasi bangsa ini seringkali mengalami pasang surut. Dipandang dari sudut sejarah perkembangan demokrasi Indonesia dapat dibagi dalam empat masa,[12] yaitu: a). Masa Republik Indonesia I (1945-1959) di mana masa demokrasi (konstitusional) yang menonjolkan peran parlemen serta partai-partai sehingga dinamakan demokrasi parlementer. b). Masa Republik Indonesia II (1959-1965) yaitu masa Demokrasi Terpimpin yang banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional sebagai landasan formalnya. c). Masa Republik Indonesia III (1965-1998), yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konsitusional dengan lebih menonjolkan sistem presidensial. d). Masa Republik Indonesia IV (1998-sekarang) yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi atas praktik-praktik politik pada masa-masa sebelumnya.

Meskipun demikian perjalanan demokrasi pada tahap terakhir justru mengalami pembiasan dan pemburaman. Implementasi demokrasi sejati sangat jauh dari yang diekspektasikan. Demokrasi mengalami degradasi dan kemandekan besar sebagai misal mekanisme pemilu yang tidak fair, KKN, dan sederet persoalan lainnya. Selain itu, peristiwa pengesahan UU Pilkada oleh DPRD juga dapat menjadi bukti nyata bagaimana ruang kebebasan dalam demokrasi dipelintir oleh para penguasa.[13] Hal  ini membuat esensi demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan “demos” tersandera oleh kepentingan dan ambisi para “kratos”. Demokrasi pun patut galau karena ia rentan diseruduk oligarki dan tirani kekuasaan. Ia galau karena moncong oligarki dan tirani itu tidak hanya nyata tetapi juga sedang bergeliat.[14] Itulah realitas tendesi absolutisme kekuasaan dalam berdemokrasi. Cita-cita demokrasi dikebiri untuk mendefensifkan kekuasaan absolut para penguasa.[15] Fakta itu pulalah yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini di mana demokrasi mengalami pembekuan.

Nada pesimis pun melengking menyesaki ruang politik  Indonesia karena demokrasi yang terjadi hanya menyisakan penderitaan, kekalahan, dan pembungkaman kebebasan bagi rakyat kecil. Menengok hal itu persepsi terhadap demokrasi akhirnya berubah karena hanya menyimpan jebakan-jebakan politik berbuah tragedi. Kenyataan pun mulai terungkap bahwa ada kelompok-kelompok anti demokrasi yang menyelinap untuk membangun tirani kekuasaan. Akibatnya lokomotif demokrasi mengalami kepincangan karena dikendalikan oleh organ-organ anti demokrasi.

Reformasi Demokrasi Indonesia Menurut Yohanes Paulus II

Implementasi demokrasi di Indonesia masih “jauh panggang dari api”. Aneka penyimpangan membludak memadati pangsa-pangsa demokrasi Indonesia. Citra dan fitrah demokrasi akhirnya tercoreng oleh syahwat opportunity seekers. Menyikapi hal tersebut ada baiknya rekomendasi gagasan Yohanes Paulus II tentang demokrasi dihayati oleh bangsa Indonesia. Bertalian dengan hal tersebut Yohanes Paulus II mengedepankan beberapa aspek penting dalam penghayatan demokrasi terutama dalam konteks Indonesia, yaitu:

  • Demokrasi Sebagai Nilai

Demokrasi itu sesungguhnya merahimi banyak nilai kemanusiaan. Kebebasan, kebenaran, martabat manusia, keadilan sosial, kesederajatan, dan lain-lain merupakan pokok demokrasi yang diperjuangkan oleh Yohanes Paulus II. Dalam pandangannya manusia menjadi centra point karena ia bereksistensi. Eksistensi itu didasarkan pada penegasan dan penghargaan terhadap hukum kodrat manusia sebagai ciptaan Allah baik dalam relasi dengan Penciptanya maupun dengan sesama (dignitas humana dan bonum commune).[16] Berkaitan dengan manusia, Martin Heiddeger seorang filsuf pengusung konsep “Being in The World” mengafirmasi bahwa manusia dengan segala dimensi kekayaan kehadirannya adalah manusia yang ber-existenz.[17] Eksistensi itulah yang membuat manusia terlibat dalam suatu dimensi sosial termasuk dalam wadah demokrasi. Manusia menghayati dirinya dan  mengakseptasi yang lain dalam ruang demokrasi.

Yohanes Paulus II menyatakan bahwa sesuatu itu demokratis jika memenuhi persyaratan nilai penghargaan dan jaminan terhadap basic goods manusia yang termanifestasi dalam partisipasi warga. Prinsip kemanusiaan itulah yang kemudian dijadikan oleh Yohanes Paulus II sebagai kriteria penilaian pelaksanaan demokrasi. Selanjutnya, ia secara ekstrem mengkritik struktur-struktur sosial-politik yang menafikan kebebasan, keterbukaan, solidaritas, keadilan, dan nilai-nilai kodrati yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Allah.[18]

Dalam Evangelium Vitae ia mengatakan bahwa jika demokrasi hanya dipandang sebagai proses mendapatkan kekuasaan tanpa memperhatikan aspek moralitas dan nilai keberpihakan kepada warga negara yang lemah, maka demokrasi itu semu (pseudo democracy). Bagi Yohanes Paulus II demokrasi tanpa nilai hanya akan menghasilkan totalitarianisme  yang menyangkal esensi utama demokrasi itu sendiri. Dengan demikian demokrasi yang direkonstruksi harus menumbuhkan budaya kehidupan, bukan budaya kematian yang melecehkan eksistensi manusia. Jika hal  tersebut dihayati dengan baik maka “Umwertung aller Werte” (penjungkirbalikkan nilai-nilai) yang dikumandangkan oleh Nietzsche secara khusus dalam berdemokrasi di Indonesia tidak menjadi suatu kegamangan sosial karena sistem demokrasi  yang dijalankan selalu menjamin nilai-nilai abadi kehidupan.

  • Menyangkal Distorsi Demokrasi

Realitas telah dan sedang memotret aktivitas berdemokrasi di Indonesia. Berbagai kesimpang-siuran dan kehebohan pelanggaran politik terjadi setiap saat sehingga mendestruksi image demokrasi. Demokrasi yang demikian tidak lagi mampu memikat hati publik karena yang dipertontonkan adalah kekejian dan kejemawaan aksi para penguasa. Fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa telah terjadi pembabatan terhadap ikhtiar demokrasi oleh para penyusup pragmatis. Hal itu sungguh menyata di negeri Indonesia yang menjadikan demokrasi sebagai sarang serentak peluang untuk menciptakan kejahatan teroganisir. Fenomena tersebut menjadikan demokrasi bangsa berada dalam strata kritis dan kronis.

Berkaitan dengan persoalan tersebut Yohanes Paulus II mengajarkan kepada bangsa-bangsa di dunia untuk menegakkan kembali pilar-pilar demokrasi sebagaimana mestinya. Ia menyatakan bahwa demokrasi yang dijalankan harus sungguh-sungguh mengingkari aneka penyimpangan yang merusak citra moral dan keadilan. Format demokrasi suatu bangsa hendaknya mampu mempertanggungjawabkan penegakkan prinsip-prinsip kodratiah manusia seperti kebebasan dan ekualitas martabat. Selain itu, mekanisme demokrasi juga harus mampu menempatkan aspek kebenaran sejati dalam praksisnya.

Dalam Sollicitudo Rei Socialis Yohanes Paulus II dengan berani menentang dan menantang struktur pemerintahan yang absolut dan totaliter. Ia melihat hal itu sebagai penyangkalan akan hakikat warga negara. Pada saat berorasi di depan korps diplomatik tahun 2000, ia mengatakan bahwa korupsi dan kejahatan terorganisir dalam kekuasaan, dan sikap pasif warga negara merupakan ancaman bagi pembangunan  demokrasi   yang sehat dan benar dalam bangsa dan negara.[19]

  • Mengasah Nurani Dalam Berdemokrasi

Demokrasi merupakan wadah yang tepat untuk mengasah nurani setiap orang terutama bagi para pemimpin bangsa-bangsa. Pemberdayaan hati nurani ini sangat penting karena menyangkut nilai eksistensial manusia seperti kebenaran, kebebasan, egaliter, dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut mendapat pemenuhannya ketika hati nurani bertindak. Dalam hal ini Paus Yohanes Paulus II mencuraikan bahwa demokrasi merupakan ranah pembiasaan bernurani. Apabila demokrasi menampik nilai-nilai eksistensial tersebut, maka secara rigorus pula menegasikan conditio humana sebagaimana adanya. Pernyataan tentang pemberdayaan hati nurani ini ditegaskan kembali dalam Evangelium Vitae no.90 bahwa setiap orang hendaknya bertanggung jawab terhadap panggilan Allah, suara hatinya, dan kebaikan umum (bonum publicum).[20] Dalam konteks ini Paus memberi contoh Thomas More yang meletakkan kepercayaan pada kebebasan suara hati ketimbang pada kekuasaan dan para penguasa. Otoritas kebenaran jauh melampaui kekuasaan. Di dalam demokrasi manusia bisa mengungkapkan desision otonomnya atas konsiderasi suara hati yang tidak pernah boleh serta tidak dapat diintervensi oleh siapa dan apa pun.[21]

Aristoteles kembali menandaskan bahwa manusia bisa menemukan kebijaksanaan praktis (phronesis) dan mampu membuat dirinya pandai apabila ia mampu memahami dengan baik sebuah realitas. Dalam konteks demokrasi phronesis manusia dapat terbentuk karena selalu menuntut suara hati untuk bertindak menghadapi realitas tersebut.[22]

Dengan demikian upaya mengasah hati nurani akan termanifestasi dengan baik hanya dan hanya jika demokrasi mampu dirawat dan dihayati dengan sungguh-sungguh dalam praksisnya. Itulah alasan mendasar dari Paus Yohanes Paulus II memperjuangkan penegakkan demokrasi bagi bangsa-bangsa di dunia karena berkaitan dengan nilai-nilai substansial manusia sebagai makhluk ciptaan.

Penutup

Demokrasi itu menyangkut keberlangsungan hidup manusia. Dalam hal ini manusia bisa menghayati dan memaknai dirinya dalam sebuah dimensi sosial. Berkaitan dengan dimensi sosial manusia bisa melibatkan diri secara utuh dalam ranah demokrasi. Oleh karena demokrasi berada dalam sebuah ranah, maka aneka tindakan yang berusaha mengikis substansi demokrasi harus dibendung.

Dalam konteks Indonesia seringkali muncul kekuatan-kekuatan negatif yang sengaja diciptakan untuk melunturkan nilai-nilai demokrasi yang ada. Itulah realitas-realitas pelik yang terjadi. Alhasil rakyat sebagai unsur fundamental dari demokrsi harus terjepit oleh despotisme kekuasaan. Rakyat terpaksa didepak dari ruang demokrasi. Suatau fakta ironis di mana manusia-manusia Indonesia (baca: rakyat) harus terlempar jauh dari identitas mereka. Kebebasan, keadilan, kesetaraan, kebenaran, dan hak-hak asasi rakyat dirampas oleh para penguasa lalim. Tidak terbantahkan bahwa demokrasi menjadi sarang para ponzi demokrasi untuk membangun kekuasaan absolut. Kewajaran demokrasi Indonesia diciduk oleh kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Menyikapi factum  tersebut penulis merekomendasikan nilai-nilai demokrasi yang pernah digagaskan oleh Paus Yohanes Paulus II untuk dihayati oleh bangsa Indonesia. Nilai-nilai mendasar yang menyentuh aspek kemanusiaan harus menjadi living reality dalam demokrasi Indonesia.

Meskipun gagasan demokrasi dari Yohanes Paulus II masih bergerak dalam tataran idealisme, tetapi amatlah dianjurkan bagi segenap warga negara Indonesia untuk membangun kesadaran kolektif mereformasi praksis demokrasi. Hal ini harus terus digiatkan secara ad infinitum dalam konteks berdemokrasi di Indonesia. Penjiwaan kembali demokrasi sebagaimana yang dicanangkan oleh para pendiri bangsa ini harus direalisasikan dalam penegakkan nilai-nilai  kemanusiaan. Harapan pun bergaung untuk melawan “kegilaan” dari demokrasi itu sendiri. Adapun upaya mengembalikan unsur hakiki dalam demokrasi serentak menegakkan nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya merupakan agenda utama restorasi praksis demokrasi di Indonesia.

*Artikel ini dimuat dalam Majalah BIDUK Seminari Tinggi Santu Petrus Ritapiret Ed. I. XLXVI. Juli-Desember 2014, halaman 125-137.

Footnote:

[1]T. Krispuwarna Cahyadi, Yohanes Paulus II Tentang Keadilan dan Perdamaian (Jakarta: Fidei Press, 2011), p. 43.

[2]Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustka Utama, 2013), p. 105.

[3]Yosef Keladu Koten, Partisipasi Politik: Sebuah Analisa Atas Etika Politik Aristoteles, , Maumere: Ledalero, 2010 pp. 2-3.

[4]Max Regus, Tobat Politik. Jakarta: Parrhesia Institute, 2011, p. 1.

[5]Ibid., p. 32.

[6]Riwayat hidup Paus Yohanes Paulus II ini banyak dikutip penulis dari Terry Th. Panombon, Pr. In Loving Memory of Jhon Paul II. 2005, Jakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, p.15.

[7]Ibid.,

[8]Ulasan pemikiran Yohanes Paulus II dapat diketahui dari beberapa ensikliknya seperti Sollicitudo Rei Socialis, Redemptor Hominis, Centesimus Annus, Veritates Splendor, Fides et Ratio, dan Evangelium Vitae.

[9]Paul Budi Kleden, Bukan Doping Politik. 2013, Maumere: Ledalero, p. vii.

[10]Bdk. Masdar Hilmy, Menyelamatkan Demokrasi dalam Kompas, Rabu/15/10/2014.

[11]Venan Haryanto, Skeptisisme Demokrasi dalam Pos Kupang, Senin, 13/10/2014.

[12]Miriam Budiardjo, op.cit., pp. 127-128.

[13]Berita lebih lengkap dapat dibaca pada sejumlah media seperti Pos Kupang edisi 3/10/2014, 15/9/2014, 29/9/2014, dan Kompas, 12/9/2014, 10/10/2014, dan 17/9/2014.

[14]Bdk. Silvano Keo Baghi, Demokrasi Galau dalam Flores Pos edisi Senin, 13/10/2014.

[15]Frans Nala, Mewaspadai Tendesi Absolutisme Kekuasaan dalam Flores Pos, Selasa, 7/10/2014.

[16]T. Krispuwarna Cahyadi, op.cit., pp. 45-46.

[17] E. Armada Riyanto, Berfilsafat Politik, , (Yogyakarta: Kanisius, 2011), p. 41.

[18]Dalam Sollicitudo Rei Socialis, Yohanes Paulus II sangat menekankan reformasi struktur dan institusi politik negara-negara yang tidak adil, korup, dan otoriter dengan mengedepankan pemerintahan yang demokratis dan partisipatoris. Penjelasan tentang totalitarianisme dan demokrasi dapat juga ditelusuri dalam Centesimus Annus, Veritatis Splendor, Fides et Ratio, Ecclesia in America, dan Evangelium Vitae.

[19]T. Krispuwarna,op.cit., p. 59.

[20] Ibid., p. 60.

[21] Otto Gusti Madung, op. cit., p. 176.

[22] Bdk. Franz Magnis-Suseno, Menjadi Manusia Belajar Dari Aristoteles, (Yogyakarta: Kanisius, 2009) pp. 35-39.

Standar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s